DINAS KESEHATAN KOLINLAMIL HASIL SURVEI DINILAI BAIK DALAM PELAYANAN

Jakarta, 12 April 2020 - Satya Wira Jala Dharma. Dalam rangka mencapai Zona Integritas (ZI) sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reforamsi Birokrasi Republik Indonesia No 10 Tahun 2019 dan Peraturan Panglima TNI No 65 tahun 2019. Dinas Kesehatan (Diskes) Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil) mendapatkan penilaian BAIK (Nilai 77) dalam hal kategori pelayanan publik berdasarkan survei kepuasan masyarakat dalam capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Survei ini dilakukan secara manual dengan memanfaatkan kuesioner dari masyarakat dalam memberikan layanan kesehatan.

Sebagai salah satu unsur pelaksana tingkat Mako Kolinlamil, Dinas Kesehatan Kolinlamil juga memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang tentunya dituntut untuk memenuhi kebutuhan prajurit Kolinlamil dan masyarakat dalam melakukan pelayanan kesehatan. Saat ini Diskes Kolinlamil proses akreditasi oleh Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta untuk menjadi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pratama dalam waktu dekat ini.

Survei yang dilakukan mengacu pada peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 14 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik yang wajib melakukan survei kepuasan masyarakat secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun. Adapun unsur – unsur survei kepuasan masyarakat yang dilaksanakan meliputi : persyaratan pelayanan 84 %, waktu pelayanan 73 %, prosedur pelayanan 77 %, kompetensi petugas pelaksana atau sistem 77 %, biaya atau tarif 75 %, produk/jasa spesifikasi 87 % dan penanganan pengaduan, saran dan masukan 74 %.

Panglima Kolinlamil Laksda TNI Ahmadi Heri Purwono, S.E., M.M. mengatakan untuk meraih predikat Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) tidak mudah, perlu dilakukan manajemen perubahan agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemerintah yang bersih dan bebas KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme).

Reformasi Birokrasi pada hakekatnya merupakan upaya pembaharuan untuk perubahan. Dan perubahan merupakan satu kata yang selalu terpatri di benak para prajurit kesehatan dimana harus dapat keluar dari Zona nyaman untuk bisa terus memberikan pelayanan terbaik kepada publik masyarakat yang membutuhkan.

“Tujuan dari mendapatkan predikat ZI – WBK dan WBBM adalah untuk melihat sejauh mana pelayanan publik di sebuah instansi sesuai dengan harapan masyarakat, yakni dapat memberikan pelayanan yang cepat, transparan dan tidak berbelit – belit. Untuk itu saya berharap agar Dinas Kesehatan Kolinlamil dapat terus meningkatkan kualitas pelayanannya kepada masyarakat”, jelas Panglima Kolinlamil disela-sela waktunya, Minggu (12/4).

“Untuk itu kami pengawak Dinas Kesehatan Kolinlamil mendukung penuh dan berkomitmen untuk membangun Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani”, ujar Letkol Laut (K) dr. Ari Widiyasa, SP. OG. Kepala Dinas Kesehatan Kolinlamil.

Adapun pembangunan Zona Integritas ini akan dilaksanakan melalui upaya menumbuh kembangkan budaya kerja berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik yang transparan, cepat, terpercaya, mudah dan terjangkau.

“Sebagai Kotama yang memiliki fungsi pelayanan kepada masyarakat harus dapat memaksimalkan perannya dengan mengelola sumber daya manusia, anggaran dan tehnologi informasi yang ada serta melaksanakan program Reformasi Birokrasi dengan baik dan berkelanjutan”, tambah Panglima Kolinlamil.

Demi mewujudkan lingkungan TNI AL yang bebas dari korupsi dengan wilayah birokrasi yang bersih dan melayani. Kolinlamil berupaya keras untuk mendapatkan predikat Zona Integritas dimana akan diwakili oleh Staf Potensi Maritim dan Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan penilaian Satker menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani). (Dispen Kolinlamil)