• POLHUKAM

JJ AMSTRONG SEMBIRING,SH,MH: Notaris PPAT Kabur Digugat Hakim Wajib Putus Verstek

Redaksi • 19 Mei 2021 | | 13:56:34

Fokusindonesia.com, Jakarta - Rabu, 19 /05 /2021, memasuki tahap pembacaan Kesimpulan dari hari persidangan sebelumnya bahwa tergugat adalah Oknum Notaris / PPAT tidak lagi menghadiri persidangan yang telah ditetapkan.

Walaupun Tergugat pernah Hadir dalam 1 kali persidangan dibulan Desember 2020, namun selebihnya yang bersangkutan tidak pernah hadir kembali.Maka demikian persidangan yang memasuki pembacaan kesimpulan Verstek pun dilakukan .

Seorang Notaris/PPAT Soehardjo Hadie Widyokusumo, kembali mangkir dalam sidang gugatan perdata yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (1 9/ 5).

Sidang dengan agenda kesimpulan ini dibacakan oleh pihak penggugat Haryanti Sutanto, yang diwakili oleh kuasa hukumnya, JJ Amstrong Sembiring.

Menurut mantan capim KPK itu perbuatan tergugat tidak dapat dibenarkan membuat akta Hibah NO 18 Tahun 2011 yang berasal dari akta kuasa mutlak, karena bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pasal 39 AYAT (1) PP NO 24 TAHUN 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Selain itu, Ianjut Amstrong, pihak tergugat Soehardjo Hadie Widyokusumo tidak punya itikad baik untuk hadir di persidangan.

"Dia (tergugat) hanya sekali datang ke persidangan. Artinya tergugat paham sedang bersengketa hukum, tapi ini tak pernah hadir lagi dan tak ada itikad baik dari tergugat," ungkap Amstrong di PN Selatan.

Amstrong menjelaskan bahwa pihak PN Jakarta Selatan sudah memanggil secara resmi dari Desember 2020 sampai dengan April 2021, tapi tergugat kabur tanpa meninggalkan alamat.

Untuk itu, Amstrong meminta majelis hakim wajib mengeluarkan putusan verstek berdasarkan 125 Herizen Indlandsch Reglement (HIR).

Yang berbunyi putusan verstek adalah putusan yang dijatuhkan apabila tergugat tidak hadir atau tidak juga mewakilkan kepada kuasanya untuk menghadap meskipun ia sudah dipanggil dengan patut. "Saya berharap Majelis Hakim wajib memutuskan perkara ini dengan putusan verstek," terang Amstrong.

JJ Amstrong Sembiring, SH,MH pun akhirnya membacakan materi kesimpulan Perstek didasari oleh bukti - bukti yang ada.

Pada Kesempatan yang Sama Kuasa hukum dari
Penggugat : HARYANTI SUTANTO bersama kuasa Hukumnya JJ Amstrong Sembiring,SH,MH pun menjelaskan dihadapan MAJELIS HAKIM YAITU :
1. Akhmad Suhel , (Hakim Ketua )
2. Merry Taat Anggarsih,SH ,MH ( Hakim Anggota ).
3.Toto Ridarto ,SH , MH ( Hakim Anggota ) dengan nomor perkara Perdata , nomor perkara 813/ Pdt .G/ 2020 / PN Yang dimana Pihak penggugat merasa dirugikan tentang nomor Perkara 813/ PDT, 2021 Jak Sel

813/ PDT, 2021 Jak Sel tertanggal 28 Desember 2020 (e-Court Mahkamah Agung dalam kedudukan sebagai TERGUGAT perkenankalah kami bertindak untuk dan atas nama klien serta mewakili klien kami mengajukan kesimpulan sebagai berikut:

Sebelum menginjak pada pokok kesimpulan , perkenankalah kami menegaskan bahwa :

1.BAHWA PIHAK TERGUGAT PERNAH HADIR SEKALI DI DALAM PERSIDANGAN PADA HARI RABU TANGGAL 2 DESEMBER 2020

BAHWA PIHAK TERGUGAT HANYA SATU KALI HADIR DI DALAM PERSIDANGAN DAN SETELAH ITU KABUR SERTA SENGAJA TIDAK HADIR MESKIPUN SUDAH BERAPA KALI DIPANGGIL SECARA RESMI DAN PATUT DARI SEJAK PERTENGAHAN BULAN DESEMBER
2020 SAMPAI DENGAN BULAN APRIL 2021 ;

Selain dari dua penegasan diatas, perkenankanlah kami menarik pokok kerangka yang menjadi permasalahan, sebagai berikut :

1. KASUS POSISI PENGGUGAT
Bahwa PENGGUGAT mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap TERGUGAT dengan menggunakan dasar telah terjadinya perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sebagai berikut:

PERTAMA PERBUATAN TERGUGAT SELAKU NOTARIS/PPAT NYATA-NYATA TELAH BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU KARENA MEMBUAT AKTA HIBAH NOMOR 18 TAHUN 2011 YANG BERASAL DARI AKTA KUASA MUTLAK (YAlTU AKTA PERNYATAAN KESEPAKATAN BERSAMA NOMOR 07 TERTANGGAL 08 APRIL 2011, AKTA PERSETUJUAN DAN KUASA NOMOR 07 TERTANGGAL 08 APRIL 2011.

AKTA PERSETUJUAN DAN KUASA NOMOR 08 TERTANGGAL 08 APRIL 2011 SEBAGAI DASAR PERUBAHAN SERTIFIKAT MO 1152 DARI ALMARHUM SOERPRAPTI KE NAMA SOERJANI SUSANTO, MAKA ITU SAMA HALNYA TERGUGAT TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN
TENTANG BERTENTANGAN DENGAN PASAL 39 AYAT 1 PP NO 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH YANG BERBUNYI PPAT TIDAK BOLEH MEMBUAT AKTA JIKA SALAH SATU PIHAK ATAU PARA PIHAK BERTINDAK ATAS DASAR SURAT KUASA MUTLAK YANG PADA HAKEKATNYA BERISIKAN PERBUATAN HUKUM pasal 39 ayat (1) huruf (9) PP No 24 1997 tentang pendaftaran tanah yang berbunyi PPAT boleh membuat akta jika tidak terpenuhi syarat Iain atau dilanggar larangan peraturan perundangan-undangan yang berlaku ;

KEDUA PERBUATAN TERGUGAT DENGAN MEMBUAT AKTA HIBAH NOMOR 18 TAHUN 2011 YANG BERASAL DARI AKTA KUASA MUTLAK SEBAGAI DASAR PERUBAHAN SERTIFIKAT NO 1152 DARI ALMARHUMAH SOEPRAPTI KE NAMA SOERJANI SUTANTO. MAKA ITU SAMAHANYA TERGUGAT TEIAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG BERTENTANGAN DENGAN INTRUKSI MENDAGRI NO 14 TAHUN 1982 JO NO 12 TAHUN 1984 TENTANG LARANGAN  PENGGU AAN  KUASA MUTLAK SEBAGAI DASAR PERU AHAN SERTIFIKAT NO 1152 DARI ALMARHUM SOERPRATI KENAMA SOERJANI SUTANTO, MAKA DARI ITU SAMA HALNYA TERHUGAT TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM  YANG BERTENTANGAN DENGAN INTRUKSI MENDAGRI NO 14 TABUN 1982 JO NO 12 TAHUN 1984 TENTANG LARANGAN PENGGUNAANKUASA MUTLAK SEBAGAI PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH.

KETIGA PERBUATAN TETGUGAT JUGA MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG BERTENTANGAN  DENGAN KETENTUAN YURISPRUDENSI TETAP MAKAMAH AGUNG TENTANG SURAT KUASA MUTLAK Yaitu adanya Putusan MARI No. 3176 K/Pdt/1988 dan Putusan MARI No. 199 K/TUN/2OOO tertanggal 17 Oktobet 2002 dengan ketua majelis (Almarhum) Prof. Dr Paulus E Lotulung, dengan kaidah hukum sebagai berikut:

1. Istilah hukum "Akta Pemindahan Kuasa" isinya, penerima kuasa memiliki kuasa atas tanah- tanah yang disebutkan dalam kuasa tersebut;

2.Akta kuasa atau Akta Pemindahan Kuasa yang isinya demikian ini adalah sama degan Akta Kuasa Mutlak tentang petolehan hak atas tanah dari pemilik tanah kepada pihak lain.

KEEMPAT PERBUATAN TERGUGAT DENGAN MEMBUAT AKTA HIBAH NOMOR 28 TAHUN 2011 YANG BERASAL DATI AKTA KUADA MUTLAK SEBAGAI DASAR PERUBAHAN SERTIFIKAT HAL TERGUGAT TELAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG BERTENTANGAN DENGAN PASAL 1320 KUHPERDATA DENGAN KUASALITAS HALAL DAN PADAL 1813 KUHPERDATA MENGENAI BRAKHIRNYA PDMBERIAN SURAT KUASA;

KELIMA PERBUATAN TERGUGAT SELAKU NOTARIS/PPAT JUGA TELAH BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU KARENA MENGUBAH SERTIFIKAT NOMOR 1152 ATAS NAMA ALMARHUMAH SOERPRATI YANG BERLAKU KARENA MENGUBAH SERTIFIKAT NOMER 1152 ATAS NAMA ALMARHUMAH SOEPRAPTI YANG DIUBAH KE NAMA SOERJANI SUTANTO TANPA ADANYA PUTUSAN PENGADILAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP DAN TERLEBIH STATUS PERALIHAN HAK ITU BODONG KARENA BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN PERUNDANG -UNDANGAN YANG BERLAKU;

KEENAM SELAIN DARI ITU PERBUATAN TERGUGAT TELAH BERTENTANGAN DENGAN KAIDAH MORAL KESUSILAAN DAN KETERTIBAN UMUM DAN SERTA SEBAGAIMANA HAL ITU DI JELASKAN DI DALAM PASAL 1337 KUHPERDATA;

KETUJUH Perbuatan yang dilakukan TERGUGAT selaku Notaris /PPAT kuga nyata nyata telah bertentangan dengan prinsip kehati hatian yang sepatutnya di dalam masyarakat, Yaitu perbuatan bertentangan dengan sikap yang baik dan sepatutnya di dalam masyarakat untuk menjaga hak kepentingan orang lain. DAN AKIBAT KARENA KESENGAJAAN ATAU KELALAUAN TERSEBUT MEMBUAT BAGIAN MUTLAK WARIS PENGGUGAT DIKUASAI DAN TERAMPAS ATAU DI RAMPAS SEMUA OLEH AHLI WARIS LAIN SOERJANI SUTANTO YQNG MERUPAKAN TERGUGAT;

II.KASUS POSISI TERGUGAT
BAHWA TIDAK ADA DALIL YANG DI AJUKAN TERGUGAT KARENA TERVUGAT KABUR DAN TIDAK PERNAH LAGI HADIR DI DALAM PERSIDANGAN

III.PEMBUKTIAN DI DALAM PERSIDANGAN
Bahwa di dalam mendalihkan gugatan, PENGGUGAT mengajukan 7 bukti tertulis yaitu;

Bukti bukti tertulis PENGGUGAT
1. Bukti P-1 Fotokopi surat keterangan pendaftaran tanah Hak Milik No 1152/ Tebet Barat yang di keluarkan oleh kantor pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan 0ada tanggal 09 April 2019

2. Bukti P-2 Fotokopi salinan Akte pernyataan kesepakatan bersama nomer 06 tertanggal 08 April 2011 yang di buat oleh Notaris dan PPAT Ny Soehardjo Hadie Widyokusumo SH

3.Bukti P-3 Fotokopi Salinan Akta Persetujuan dan kuass nomer 07 trrtanggal 08 April 2011 yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Ny Soerharjo Hadie Widyokusumo. SH

4.Bukti -P4 Fotokopi Salinan Akta Persetujuan dan kuasa nomer 08 tertanggal 08 April 2011 yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Ny Soerharjo Hadie Widyokusumo. SH

5.Bukti -P5 Fotokopi Salinan Akta Persetujuan dan kuasa nomer 09 tertanggal 08 April 2011 yang dibuag oleh Notaris dan PPAT Ny Soerharjo Hadie Widyokusumo. SH

6. Bukti P-6 Fotokopi Turunan Putusan Peninjau kembali Perkara Nomer 214 PK/Pdt/2017.JO NO 320/ Pdt.G/2013 PN Jkt Brt.pada tanggal 15 Juni 2017 antara Soerjani Sutanto sebagai pemohon PK melawan Haryanti Sutanto sebagai Termohon PK.

7.Bukti P-7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah

Sidang perdata nomor perkara 813/ Pdt.G/2020/ PN JKT.SEL dengan Ketua Mejelis Hakim Akhmad Suhel, dan dua hakim anggota, Merry Taat Anggarsih, Toto Ridarto. Usai membacakan kesimpulan Gugatan, majelis hakim akan melanjutkan sidang pada agenda berikutnya yakni putusan gugatan pada 9 Juni 2021 (Red)

http://fokusindonesia.com/berita-12036-jj-amstrong-sembiringshmh-notaris-ppat-kabur-digugat--hakim-wajib-putus-verstek.html